Indonesiandaily.com – Stabilitas inflasi Kota Malang tidak boleh berhenti sebagai capaian statistik. Pemerintah daerah perlu memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau, daya beli masyarakat terjaga, serta pedagang kecil dan pelaku UMKM mampu bertahan di tengah dinamika ekonomi.
Pesan tersebut disampaikan Anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Dr. H. Indra Permana, SE, MM. Ia menilai pengendalian inflasi harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang memberikan perlindungan ekonomi kepada masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Kota Malang pada September 2026 tercatat sebesar 0,27 persen secara bulanan (month-to-month). Sementara inflasi tahunan mencapai 3,19 persen (year-on-year).
Menurut Indra, angka tersebut perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Sebab, inflasi yang terkendali belum tentu otomatis membuat masyarakat lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Jangan sampai kita hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi melupakan kondisi pedagang kecil dan keluarga yang setiap hari harus mengatur pengeluaran untuk kebutuhan pangan,” ujarnya.
Harga Pangan Harus Tetap Terjangkau
Indra menyoroti sejumlah komoditas pangan yang menjadi penyumbang inflasi Kota Malang pada September 2026. Daging ayam ras dan cabai rawit masing-masing memberikan andil sebesar 0,06 persen.
Sementara itu, telur ayam ras menyumbang 0,05 persen dan beras sebesar 0,04 persen.
Menurutnya, pergerakan harga komoditas tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan pengeluaran rumah tangga.
Ia mendorong Pemkot Malang memperkuat pemantauan harga di pasar tradisional. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi agar tidak terjadi lonjakan harga yang membebani konsumen.
Pengendalian inflasi, lanjutnya, membutuhkan koordinasi lintas sektor. Pemkot, BPS, Bank Indonesia, distributor, dan pelaku usaha harus memiliki langkah yang terarah untuk menjaga stabilitas harga.
Gerakan Pangan Murah Jangan Sekadar Seremonial
Indra juga menekankan pentingnya efektivitas program Gerakan Pangan Murah. Menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang diselenggarakan pemerintah.
Hal yang lebih penting adalah sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya, terutama kelompok yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pangan.
Karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi ketepatan sasaran dan dampak program terhadap keterjangkauan harga.
“Stabilitas inflasi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan hanya tercermin dalam angka statistik,” tegasnya.
Ia berharap intervensi pasar melalui program pangan murah mampu membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga lebih terjangkau.
UMKM dan Pedagang Pasar Perlu Diperkuat
Selain menjaga harga pangan, Indra meminta pemerintah daerah memperkuat sektor UMKM dan pedagang pasar. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi daerah harus membuka peluang usaha sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
Sejumlah langkah yang perlu diperkuat meliputi perluasan akses pembiayaan produktif, penyederhanaan perizinan, kemudahan sertifikasi usaha, serta pembukaan akses pemasaran dan kemitraan dengan dunia usaha.
Langkah tersebut dinilai penting agar UMKM tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dan meningkatkan omzet.
Indra juga mengingatkan agar belanja daerah diarahkan pada program yang memberikan dampak langsung terhadap perekonomian rakyat.
Dengan demikian, kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi pada stabilitas harga, tetapi juga memperkuat kemampuan ekonomi masyarakat.
“Ekonomi Kota Malang harus tumbuh dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Pedagang semakin berkembang, UMKM semakin kuat, lapangan kerja semakin terbuka, dan masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan hidupnya,” pungkas Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang tersebut.
