Indonesiandaily.com – Pergantian Menteri Keuangan tidak berhenti pada soal siapa yang duduk di kursi bendahara negara. Di balik keputusan Presiden Prabowo Subianto mengganti Purbaya Yudhi Sadewa dengan Suahasil Nazara, muncul persoalan lain yang ikut menjadi perhatian: bagaimana keputusan tersebut disampaikan kepada pejabat yang bersangkutan.
Purbaya diberhentikan dari jabatan Menteri Keuangan dan digantikan Suahasil Nazara pada Senin, 14 September 2026. Suahasil sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut dituangkan melalui Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026.
Sehari setelah pergantian, Purbaya mengungkap bahwa dirinya mengetahui berakhirnya jabatan tersebut melalui telepon dari juru bicara Presiden, Prasetyo Hadi.
Informasi itu menjadi sorotan karena pada saat menerima kabar tersebut Purbaya masih menjalankan agenda resmi sebagai Menteri Keuangan. Ia tengah menghadiri rapat bersama DPD RI sebelum kemudian meninggalkan forum tersebut.
Bagi Assoc. Prof. Maulina Pia Wulandari, Ph.D., dosen Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya, persoalan tersebut menarik dilihat dari sisi yang berbeda.
Menurut pakar political public relations itu, substansi kritiknya bukan menyangkut kewenangan Presiden dalam melakukan pergantian menteri. Fokusnya berada pada etika komunikasi kepemimpinan ketika keputusan tersebut disampaikan.
“Saya tidak mempersoalkan kewenangan Presiden untuk mengangkat atau memberhentikan seorang menteri. Itu merupakan kewenangan Presiden. Yang saya kritisi adalah cara pemberhentian tersebut dikomunikasikan.”
Bukan Sekadar Telepon
Pia menilai cara menyampaikan keputusan pergantian jabatan memiliki makna lebih besar daripada sekadar medium komunikasi.
Menurut dia, pemberitahuan melalui telepon menjadi problematik ketika pejabat yang bersangkutan masih berada dalam situasi menjalankan tugas resmi negara.
“Memberhentikan seseorang melalui telepon ketika ia sedang menjalankan tugas resmi merupakan praktik komunikasi kepemimpinan yang sangat tidak etis.”
Ia menilai kewenangan formal seorang pemimpin tidak otomatis menghapus kewajiban untuk menjaga penghormatan terhadap orang yang berada dalam struktur kepemimpinannya.
Dalam perspektif leadership communication, kata Pia, publik tidak hanya memperhatikan keputusan yang diambil seorang pemimpin. Publik juga membaca cara keputusan tersebut disampaikan.
Cara berkomunikasi kemudian menjadi pesan simbolik tentang bagaimana kekuasaan bekerja dan bagaimana orang di dalam struktur kekuasaan diperlakukan.
“Publik tidak hanya melihat sebuah pergantian jabatan. Publik juga membaca bagaimana kekuasaan memperlakukan manusia.”
Ketika Cara Menjadi Pesan
Pia berpandangan, sebuah keputusan dapat memiliki dasar kewenangan yang jelas. Namun, proses komunikasinya tetap mempunyai dimensi etik.
Semakin tinggi posisi seorang pemimpin, menurut dia, semakin besar pula ekspektasi terhadap cara komunikasi yang ditampilkan kepada publik maupun orang yang berada di bawah kewenangannya.
Persoalannya tidak berhenti pada hubungan Presiden dan menteri.
Pia justru mengkhawatirkan ketika pola komunikasi kekuasaan tertentu mulai dianggap lumrah. Jika praktik tersebut diterima sebagai sesuatu yang normal, cara serupa berpotensi menjadi rujukan dalam hubungan atasan dan bawahan di berbagai organisasi.
“Ketika praktik komunikasi dari pucuk kepemimpinan dianggap wajar, cara tersebut berpotensi memperoleh pembenaran dan ditiru pada tingkat kepemimpinan lainnya.”
Menurutnya, efek keteladanan dari pemimpin dapat merembet jauh melampaui lingkungan pemerintahan. Pola tersebut dapat memengaruhi budaya komunikasi di perusahaan, organisasi, hingga institusi pendidikan.
Karena itu, isu yang muncul dari pergantian Purbaya tidak semata-mata tentang siapa yang menjadi Menteri Keuangan berikutnya.
Dari Istana ke Budaya Organisasi
Pia mengatakan hubungan antara atasan dan bawahan tidak seharusnya hanya dibangun atas dasar kewenangan.
Ada unsur penghormatan terhadap manusia, profesionalitas, serta budaya organisasi yang ikut menentukan kualitas hubungan tersebut.
“Pemimpin bukan hanya memberi perintah. Cara ia menggunakan kekuasaan juga memberi teladan.”
Ia menilai apa yang dianggap biasa di tingkat tertinggi organisasi dapat perlahan berubah menjadi kebiasaan pada tingkat yang lebih rendah.
Dalam konteks pemerintahan, pergantian Purbaya sendiri secara formal telah berlangsung. Suahasil resmi dilantik Presiden pada 14 September dan kemudian menerima serah terima jabatan dari Purbaya di Kementerian Keuangan pada 15 September 2026.
Namun, menurut Pia, aspek formal tersebut berbeda dengan pertanyaan mengenai bagaimana proses komunikasi kekuasaan seharusnya dilakukan.
Ia juga menegaskan bahwa kritik tersebut tidak diarahkan untuk menilai alasan politik di balik pergantian Menteri Keuangan ataupun mempertanyakan hak Presiden melakukan reshuffle.
Yang menjadi perhatian adalah etika dalam menyampaikan keputusan kekuasaan.
“Kekuasaan memberi seseorang kewenangan untuk memberhentikan. Tetapi etika menentukan bagaimana manusia seharusnya diperlakukan.”
