Indonesiandaily.com – Hilirisasi mineral sedang mengubah wajah industri Indonesia. Namun, di balik derasnya investasi dan ekspansi smelter, muncul tantangan baru: bagaimana memastikan pertumbuhan industri tidak sekaligus memperbesar ketergantungan terhadap energi fosil.
Pengamat ekonomi sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto, M.E., Ph.D., menilai hilirisasi dan transisi energi tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri.
Menurutnya, kebutuhan energi akan melonjak seiring agresifnya pembangunan industri pengolahan mineral. Karena itu, kebijakan industrialisasi perlu sejak awal dirancang beriringan dengan strategi penyediaan energi yang bersih, efisien, dan andal.
“Hilirisasi mineral membutuhkan energi dalam jumlah besar. Tantangannya adalah memastikan tambahan kapasitas industri tidak meningkatkan ketergantungan pada energi fosil.” ujar Wahyudi, 4 Oktober 2026.
Investasi Hilirisasi Terus Melaju
Urgensi tersebut semakin terlihat dari besarnya investasi yang masuk ke sektor hilirisasi. Pada semester I/2026, investasi hilirisasi tercatat mencapai Rp300,1 triliun atau sekitar 29,7 persen dari total investasi nasional.
Wahyudi melihat angka tersebut sebagai peluang besar untuk mengubah struktur ekonomi Indonesia. Namun, besarnya investasi harus diikuti kemampuan negara membangun ekosistem industri yang mampu menciptakan nilai tambah lebih panjang.
“Pekerjaan berikutnya memastikan nilai tambah semakin banyak tinggal di dalam negeri.” katanya.
Salah satu contoh paling menonjol adalah industri nikel. Produksi nikel olahan Indonesia meningkat drastis dari sekitar 22.000 ton pada 2014 menjadi lebih dari 1,4 juta ton pada 2023.
Lonjakan tersebut menunjukkan perubahan posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Indonesia tidak lagi sekadar mengekspor bahan mentah, tetapi mulai membangun basis industri pengolahan mineral di dalam negeri.
Jangan Berhenti di Smelter
Bagi Wahyudi, pembangunan smelter seharusnya bukan tujuan akhir hilirisasi. Industri pengolahan mineral harus menjadi pintu masuk menuju rantai produksi yang lebih panjang.
Penguatan industri baterai, kendaraan listrik, riset, transfer teknologi, hingga keterlibatan perusahaan nasional dinilai penting agar manfaat ekonomi tidak berhenti pada proses pengolahan bahan tambang.
“Hilirisasi harus menghasilkan efek lanjutan, bukan hanya membangun fasilitas pengolahan mineral.” tegasnya.
Karena itu, ia mendorong diversifikasi komoditas agar strategi industrialisasi Indonesia tidak terlalu bergantung pada nikel.
Tembaga, bauksit, dan emas, menurutnya, memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi basis industri baru dengan rantai nilai yang berbeda.
Nikel, Tembaga, dan Bauksit Jadi Mesin Baru
Wahyudi mencontohkan perkembangan Smelter Freeport di Gresik yang memiliki kapasitas pengolahan sekitar 3 juta ton konsentrat per tahun. Fasilitas tersebut berpotensi menghasilkan sekitar 800.000 ton katoda tembaga dan 50 ton emas setiap tahun.
Di sisi lain, Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah memiliki kapasitas produksi sekitar 1 juta ton alumina per tahun.
Menurutnya, diversifikasi tersebut penting karena setiap mineral dapat diarahkan ke sektor industri yang berbeda.
Nikel dapat menopang industri baterai dan kendaraan listrik. Tembaga berperan penting dalam elektronik dan kelistrikan. Sementara bauksit dapat dikembangkan menjadi aluminium dan berbagai produk manufaktur turunannya.
“Indonesia tidak boleh hanya bergantung pada satu komoditas. Nikel, tembaga, bauksit, dan emas dapat menjadi fondasi industri manufaktur, elektronik, energi hingga kendaraan listrik.” jelas Wahyudi.
Hilirisasi Harus Ditopang Energi Bersih
Persoalan energi menjadi titik krusial dalam agenda tersebut. Pertumbuhan industri pengolahan mineral membutuhkan pasokan listrik dalam skala besar.
Jika kebutuhan itu dipenuhi tanpa perubahan bauran energi, pertumbuhan industri justru berpotensi meningkatkan konsumsi energi fosil dan emisi.
Karena itu, Wahyudi menilai pemerintah perlu menyatukan kebijakan pertambangan, hilirisasi, energi, dan investasi dalam satu strategi industrialisasi nasional.
Ia melihat posisi Bahlil Lahadalia sebagai pemangku kebijakan di bidang ekonomi dan energi dapat menjadi momentum untuk mempercepat sinkronisasi kebijakan dari sektor hulu hingga hilir.
Integrasi tersebut diharapkan tidak hanya menarik investasi, tetapi juga menciptakan industri pendukung, memperluas lapangan kerja, meningkatkan kemampuan teknologi nasional, serta mendorong pertumbuhan kawasan industri baru.
Dengan demikian, hilirisasi tidak sekadar mengubah mineral mentah menjadi produk setengah jadi. Lebih jauh, kebijakan tersebut harus mampu mengubah kekayaan sumber daya alam menjadi mesin pertumbuhan industri nasional yang bernilai tambah dan berkelanjutan.
