Indonesiandaily.com – Dalam beberapa bulan terakhir, agenda lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan tajam publik. Frekuensi perjalanan diplomatik yang tinggi memunculkan pertanyaan: sejauh mana efektivitasnya bagi kepentingan nasional?
Menanggapi hal ini, dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB), Pantri Muthriana Erza Killian, S.IP., M.IEF., Ph.D, memberikan pandangannya. Menurutnya, kunjungan kepala negara ke luar negeri bukanlah sekadar seremoni. Ada aspek diplomasi tingkat tinggi yang hanya bisa terbangun lewat pertemuan tatap muka langsung.
“Hubungan personal antar pemimpin sering kali menjadi kunci dalam memperkuat kerja sama politik, ekonomi, hingga strategis. Beberapa relasi diplomasi memang membutuhkan partisipasi langsung yang sifatnya personal,” ujar Erza dalam keterangannya, Kamis (18/6/2026).
Bukan Sekadar Frekuensi, Tapi Urgensi
Namun, kata Erza, signifikansi sebuah lawatan tidak bisa diukur semata-mata dari seberapa sering seorang pemimpin bepergian. Ukuran yang lebih penting adalah urgensi agenda dan relevansinya terhadap kepentingan nasional Indonesia.
“Kunjungan presiden harus menjadi bagian dari kerangka besar diplomasi Indonesia, bukan berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki jaringan diplomatik yang sangat kuat dengan lebih dari 130 perwakilan di luar negeri. Jika fungsi diplomasi dasar sudah bisa dijalankan oleh para duta besar dan stafnya, maka kehadiran presiden tidak selalu diperlukan.
“Kehadiran kepala negara menjadi penting ketika ada kebutuhan strategis yang tidak bisa diwakili oleh level diplomatik yang lebih rendah,” jelas Erza.
Pertanyaan Besar: Ke Mana Arah Kebijakan Luar Negeri?
Tingginya frekuensi lawatan, menurut Erza, memunculkan pertanyaan kritis di kalangan masyarakat: ke mana sebenarnya arah kebijakan luar negeri Indonesia saat ini? Meskipun Indonesia menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif yang membuka peluang menjalin hubungan dengan semua negara, pendekatan “berteman dengan semua pihak” ini perlu diimbangi dengan prioritas yang jelas.
“Ketika kita membangun relasi dengan semua pihak tanpa terlihat prioritasnya, maka akan sulit membaca sebenarnya arah kebijakan luar negeri Indonesia hendak dibawa ke mana,” kritiknya.
Ia mencontohkan, kunjungan ke negara-negara besar seperti China, Amerika Serikat, dan Rusia memang menunjukkan upaya menjaga keseimbangan. Namun, hasil nyata dari pendekatan ini masih belum terlihat jelas di ruang publik. Tanpa fokus yang tegas, posisi Indonesia di mata dunia berpotensi kehilangan karakter dan arah.
Tiga Rekomendasi Konkret untuk Pemerintah
Meskipun menilai masih terlalu dini untuk mengukur dampak jangka panjang, Erza menegaskan bahwa pola diplomasi tanpa fokus yang jelas bisa menimbulkan kebingungan di tingkat internasional. Konsistensi adalah kunci utama dalam membangun kredibilitas kebijakan luar negeri.
Untuk itu, ia memberikan tiga rekomendasi prioritas yang perlu segera dijalankan pemerintah:
1. Perkuat Peran Kemlu: Kementerian Luar Negeri (Kemlu) harus menjadi institusi utama yang mengoordinasikan dan menentukan arah kebijakan luar negeri.
2. Tingkatkan Transparansi: Setiap lawatan presiden harus disertai laporan yang jelas, mulai dari tujuan, agenda yang dibahas, hingga hasil konkret yang diperoleh. Publik berhak tahu apa untungnya bagi negara.
3. Tentukan Fokus Diplomasi: Indonesia perlu menentukan identitas diplomatiknya. Apakah akan menjadi middle power, mengandalkan diplomasi multilateral, atau fokus pada isu-isu spesifik yang menjadi keunggulan Indonesia.
“Indonesia sebenarnya memiliki mesin diplomasi yang sangat kuat. Kita punya diplomat yang berkualitas dan jaringan perwakilan yang luas. Yang diperlukan adalah arah kebijakan yang jelas agar seluruh instrumen diplomasi bisa bergerak secara efektif,” pungkasnya.
Dengan semakin besarnya perhatian publik terhadap isu politik luar negeri, Erza menilai momentum ini adalah kesempatan emas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya diplomasi. Jangan sampai lawatan luar negeri hanya menjadi catatan perjalanan tanpa dampak nyata.
