Indonesiandaily.com – Seseorang yang bekerja hanya satu jam dalam seminggu sudah masuk kategori bekerja dan tidak lagi disebut pengangguran. Namun, status tersebut belum tentu mencerminkan kehidupan yang layak. Sebab, bekerja tidak otomatis membuat seseorang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.
Guru Besar Sosiologi Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Dr. Oman Sukmana, M.Si., mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan angka penurunan pengangguran sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi.
Menurutnya, standar minimal satu jam kerja dalam seminggu yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) memang diperlukan untuk mengklasifikasikan penduduk bekerja dan pengangguran. Namun, indikator tersebut berbeda dengan ukuran kesejahteraan sosial.
“Bekerja satu jam hanyalah standar untuk menentukan seseorang menganggur atau tidak, bukan sejahtera atau tidak,” jelas Prof Oman dalam keterangan Humas UMM, 13 November lalu.
Ia mencontohkan seseorang yang bekerja satu jam dalam seminggu dengan upah Rp50 ribu. Secara statistik, orang tersebut masuk kategori bekerja. Namun, jika dihitung selama sebulan, penghasilannya hanya sekitar Rp200 ribu.
Pendapatan itu tentu jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak.
“Dia bekerja, tidak menganggur, tetapi sejahtera atau tidak? Tidak. Jadi konteks menganggur dan konteks sejahtera itu berbeda,” tegasnya.
Kesejahteraan Tak Cukup Diukur dari Status Bekerja
Prof Oman menjelaskan, kesejahteraan sosial memiliki dimensi yang lebih luas. Ukurannya mencakup terpenuhinya kebutuhan material, sosial, dan spiritual.
Kebutuhan material meliputi sandang, pangan, dan papan. Sementara itu, kebutuhan sosial berkaitan dengan interaksi serta kenyamanan hidup. Adapun kebutuhan spiritual menyangkut kemampuan seseorang menjalankan ibadah.
Bahkan, upah minimum yang diterima pekerja belum tentu menjamin kesejahteraan. Sebab, penghasilan tersebut kerap hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Akibatnya, pekerja kesulitan menyisihkan uang untuk tabungan maupun dana darurat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pekerjaan dan pendapatan perlu dilihat dari kemampuan keduanya menopang kehidupan secara berkelanjutan.
Pemerintah Perlu Perluas Pekerjaan Layak
Prof Oman menegaskan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat. Hal itu sejalan dengan amanat UUD 1945 tentang hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Menurutnya, pekerjaan layak tidak cukup dinilai dari keberadaan pekerjaan dan besaran pendapatan. Aspek kemanusiaan serta keseimbangan kepentingan pekerja dan pengusaha juga harus menjadi perhatian.
Ia mendorong pemerintah menciptakan iklim investasi yang kondusif agar mampu menarik investor sekaligus memperluas kesempatan kerja. Sektor pariwisata, misalnya, memiliki potensi besar karena dapat menggerakkan perhotelan, transportasi, kuliner, hingga industri kreatif.
Selain itu, pemerintah perlu memperkuat UMKM melalui kemudahan akses permodalan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi produk, dan perluasan pemasaran.
Langkah tersebut penting agar UMKM mampu bertahan, berkembang, dan menciptakan sumber penghasilan yang lebih stabil bagi masyarakat.
Jangan Terjebak Angka Statistik
Lebih lanjut, Prof Oman mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berorientasi pada capaian statistik ketika mengevaluasi kondisi ketenagakerjaan. Data kuantitatif tetap penting, tetapi perlu dilengkapi indikator yang menggambarkan kualitas hidup masyarakat.
Beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain tingkat pendapatan, stabilitas pekerjaan, serta kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan.
“Kita perlu keluar dari rezim angka, rezim statistik. Statistik itu pendukung, tetapi kalau statistik dijadikan satu-satunya indikator, ada masalah,” tandasnya.
Ia menilai keberhasilan pembangunan ekonomi seharusnya tidak berhenti pada penurunan angka pengangguran. Pemerintah juga perlu memastikan semakin banyak masyarakat memperoleh pekerjaan dengan penghasilan stabil dan mampu hidup secara layak.
Dengan demikian, keberhasilan pembangunan bukan sekadar tercermin dari banyaknya orang yang tercatat bekerja, melainkan juga dari meningkatnya kualitas pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat.



