Indonesiandaily.com – Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) S-1 Institut Teknologi Nasional Malang (ITN Malang) kembali memperkuat kualitas sumber daya akademiknya. Dr. Ir. Ardiyanto Maksimilianus Gai, ST., M.Si., MM., resmi menyandang gelar doktor setelah menuntaskan studi pada bidang Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan di IPB University.
Gelar doktor tersebut diraih Ardiyanto melalui penelitian yang menyoroti persoalan kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Wilayah ini dipilih karena mengalami perubahan pesat seiring berkembangnya Labuan Bajo sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).
Ardiyanto melihat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Labuan Bajo belum sepenuhnya berdampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Kondisi tersebut menjadi pijakan untuk mengkaji kemiskinan secara lebih luas, tidak hanya dari aspek pendapatan.
“Perubahan yang terjadi di Labuan Bajo tentu memberikan dampak. Namun, dalam konteks penanggulangan kemiskinan, dampaknya belum sepenuhnya signifikan dan merata,” ujar Ardiyanto saat ditemui di Kampus 1 ITN Malang, Rabu (11/8/2026).
Alumni PWK ITN Malang angkatan 2006 itu menilai persoalan kemiskinan memiliki karakter berbeda di setiap wilayah. Karena itu, kebijakan yang diterapkan secara seragam berpotensi tidak menjawab akar persoalan di tingkat desa.
Kemiskinan Tak Bisa Dilihat dari Satu Sisi
Dalam penelitiannya, Ardiyanto menempatkan kemiskinan sebagai persoalan multidimensi. Kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan finansial rumah tangga, tetapi juga dipengaruhi kualitas sumber daya manusia, kondisi sosial, sumber daya alam, infrastruktur, aksesibilitas, dan berbagai faktor kewilayahan.
“Selama ini kemiskinan seringkali dilihat terutama dari perspektif finansial. Padahal, kondisi finansial berkaitan dengan berbagai faktor lain yang membentuk kemiskinan multidimensi,” jelasnya.
Menurut dia, dua desa yang sama-sama masuk kategori miskin belum tentu memiliki penyebab kemiskinan yang sama. Perbedaan karakteristik wilayah, potensi sumber daya, aksesibilitas, kualitas SDM, kondisi sosial, hingga keterkaitan dengan wilayah sekitar dapat membentuk determinan kemiskinan yang berbeda.
“Apakah dua desa yang sama-sama miskin disebabkan oleh faktor yang sama? Belum tentu. Karakteristik wilayah dan determinan kemiskinannya dapat berbeda,” tegasnya.
Pandangan tersebut menjadi dasar Ardiyanto untuk mengembangkan disertasi berjudul “Model Strategi Sustainable Rural Livelihood Approach dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat.”
Integrasikan Lima Modal Penghidupan
Dalam disertasinya, Ardiyanto mengintegrasikan pendekatan Sustainable Livelihood Approach dengan karakteristik spasial wilayah dan pemodelan dinamis.
Lima modal penghidupan menjadi fokus utama. Kelimanya meliputi human capital, social capital, natural capital, physical capital, dan financial capital.
Kelima modal tersebut dianalisis dengan mempertimbangkan heterogenitas spasial. Tujuannya untuk mengidentifikasi faktor yang memengaruhi kemiskinan pada tingkat desa secara lebih spesifik.
Pendekatan tersebut kemudian diperkuat melalui System Dynamics. Metode ini digunakan untuk melihat keterkaitan antarfaktor sekaligus menyimulasikan berbagai alternatif intervensi kebijakan.
Dengan model tersebut, strategi pengentasan kemiskinan diharapkan tidak lagi menggunakan pendekatan seragam. Kebijakan dapat disusun secara lebih adaptif berdasarkan karakteristik wilayah dan faktor penyebab kemiskinan di masing-masing desa.
Dalam penyelesaian studi doktornya, Ardiyanto dibimbing tiga promotor. Mereka yakni Prof. Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr., pakar Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah; Prof. Dr. Ir. Baba Barus, M.Sc., pakar Penginderaan Jauh dan Informasi Spasial; serta Prof. Dr. Akhmad Fauzi, M.Sc., pakar Pemodelan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan.
Bagi Program Studi PWK S-1 ITN Malang, bertambahnya dosen bergelar doktor menjadi modal penting untuk memperkuat kapasitas akademik. Kompetensi tersebut juga membuka ruang pengembangan riset perencanaan wilayah yang lebih kontekstual, berbasis data, dan mampu menjawab persoalan pembangunan di berbagai daerah.
