FH UMM Hadirkan Dua Doktor Baru, Dorong Hukum Lebih Berpihak pada Nilai Kemanusiaan

FH UMM Hadirkan Dua Doktor Baru, Dorong Hukum Lebih Berpihak pada Nilai Kemanusiaan

Indonesiandaily.com – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (FH UMM) mendorong pembaruan hukum nasional yang tidak hanya berorientasi pada kepastian aturan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Gagasan tersebut mengemuka dalam kegiatan 2nd Colloquium: Pembaruan Hukum Nasional, Kamis (19/11/2026).

Forum ilmiah yang berlangsung di Aula GKB IV Lantai 9 UMM itu menghadirkan dua doktor baru FH UMM, Dr. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum. dan Dr. Sofyan Arief, S.H., M.Kn. Keduanya membahas persoalan etika pejabat publik serta tantangan hukum paten di tengah perkembangan kecerdasan artifisial (AI).

Dekan FH UMM Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. menegaskan bahwa hukum harus terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan hukum tidak cukup diukur dari keberadaan aturan, tetapi juga manfaatnya bagi manusia.

“Hukum bukanlah skema final, melainkan entitas yang terus berproses,” ujarnya.

Ia mencontohkan dinamika KUHP Nasional yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan mengalami penyesuaian melalui UU Nomor 1 Tahun 2026. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum membutuhkan evaluasi berkelanjutan.

Etika Pejabat Tak Cukup Berbekal Legalitas

Dalam pemaparannya, Dr. Bayu Dwi Widdy Jatmiko menyoroti persoalan batasan perbuatan tercela bagi pejabat publik. Ia menilai masih terdapat kekosongan norma yang membuat ukuran perilaku tercela belum memiliki batasan tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Melalui perspektif mboten njawani, Bayu mengkritik perilaku pejabat yang kehilangan kepekaan sosial, rasa malu, dan nilai kesusilaan. Kritik tersebut bukan persoalan etnis, melainkan pengingat bahwa kekuasaan harus berjalan bersama integritas.

“Setinggi apa pun jabatan dan pangkat, jangan pernah kehilangan kehalusan budi dan nilai kemanusiaan,” tegasnya.

Menurut Bayu, integritas pejabat publik harus tercermin dalam perilaku yang menghormati nilai adat, agama, dan kesusilaan. Dengan demikian, kepatuhan terhadap hukum perlu berjalan seiring dengan etika dan tanggung jawab sosial.

AI Tak Bisa Menggantikan Manusia sebagai Penemu

Sementara itu, Dr. Sofyan Arief mengangkat tantangan perlindungan hak paten di tengah meningkatnya penggunaan AI dalam penelitian dan pengembangan teknologi.

Ia menegaskan bahwa AI bukan subjek hukum sehingga tidak dapat memiliki hak eksklusif maupun hak moral atas suatu invensi. Status inventor tetap melekat pada manusia yang memberikan kontribusi konseptual penting dalam menghasilkan sebuah penemuan.

“AI hanya diposisikan sebagai alat bantu atau *AI-assisted invention*,” jelasnya.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Sofyan mengusulkan pengujian kontribusi konseptual manusia dan standar hibrida POSITA-AI dalam menilai kelayakan paten. Ia juga mendorong pemerintah menyusun pedoman klasifikasi invensi berbasis AI, transparansi kontribusi inventor, hingga pembaruan undang-undang paten.

Menurutnya, regulasi harus mampu melindungi inovasi sekaligus memberikan kepastian hukum di tengah perkembangan teknologi.

Melalui kolokium ini, FH UMM menegaskan pentingnya peran akademisi dalam menjawab persoalan hukum yang terus berkembang. Kehadiran dua doktor baru diharapkan memperkaya pemikiran hukum nasional agar tidak kehilangan orientasi utamanya, yakni melindungi manusia dan kepentingan publik.

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *