Indonesiandaily.com, Malaysia – Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang (FEB UNISMA), Dr. Ratna Tri Hardaningtyas, S.E., M.M., memberikan kuliah tamu di Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi (FSPPP) Universiti Teknologi MARA (UiTM) Kampus Seremban, Negeri Sembilan, Rabu (28/10/2026). Kuliah bertajuk “Investing for the Public Good: Governance, Accountability, and Islamic Investment in Indonesia and Malaysia” ini membahas bagaimana tabungan masyarakat dikelola menjadi modal pembangunan, serta siapa yang mengawasinya.
Di hadapan sekitar 250 mahasiswa, sejumlah pejabat FSPPP UiTM, serta mahasiswa UNISMA peserta program pertukaran akademik, Ratna membuka kuliah dengan pertanyaan sederhana: siapa yang memiliki modal pembangunan sebuah negara? Menurutnya, jawabannya adalah warga biasa. Dana pensiun, tabungan haji, unit trust, hingga sukuk negara bersumber dari tabungan masyarakat.
“Banyak dari kita sebenarnya sudah menjadi investor tanpa menyadarinya. Pertanyaannya, jika rakyat yang menyediakan modal, siapa yang memutuskan ke mana uang itu dipakai, dan bagaimana rakyat bisa mengawasinya?” ujar Ratna, yang juga menjabat Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah FEB UNISMA.
Ia menawarkan Maqasid al-Shariah sebagai alat ukur investasi publik. Dalam ekonomi Islam, harta adalah amanah. Investasi yang baik tidak hanya menguntungkan, tetapi juga harus menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta masyarakat.
Ratna juga membandingkan dua model dana kekayaan negara. Indonesia baru meluncurkan Danantara pada Februari 2025 untuk mengonsolidasikan aset BUMN, sedangkan Malaysia telah mengelola Khazanah Nasional sejak 1993. Menurutnya, kedua lembaga perlu berdiri di atas empat pilar Santiago Principles, yaitu mandat yang jelas, independensi, transparansi, dan akuntabilitas.
“Dana negara yang besar membutuhkan pengawasan yang sama besarnya. Audit independen dan laporan terbuka bukan beban, melainkan cara menjaga kepercayaan publik,” katanya.
Salah satu bagian yang paling menarik perhatian peserta adalah kisah sukuk ritel Indonesia. Sejak 2009, pemerintah telah menghimpun Rp652,2 triliun dari masyarakat melalui 41 seri sukuk ritel, melampaui surat utang ritel konvensional sebesar Rp615,9 triliun. Pada seri SR025 yang ditawarkan September 2026, jumlah investor mencapai 93.548 orang, tertinggi sepanjang sejarah sukuk ritel.
Investornya pun makin muda. Porsi Gen Z dan milenial di antara investor SBN ritel naik dari 46,7 persen pada 2018 menjadi 56,9 persen pada 2026. Sementara itu, Malaysia unggul lewat kekuatan institusi. Pada 2025, EPF (KWSP) membagikan dividen 6,15 persen yang sama besar untuk simpanan konvensional maupun syariah.
“Indonesia memperluas partisipasi warga, Malaysia memperdalam kekuatan institusi. Keduanya bisa saling belajar,” tutur Ratna.
Namun, ia mengingatkan sisi gelapnya. Kerugian masyarakat Indonesia akibat investasi ilegal mencapai Rp142,1 triliun sepanjang 2017 hingga triwulan I 2025. Di Malaysia, 9.296 korban kehilangan RM1,37 miliar akibat skema investasi palsu pada Januari–November 2025. Survei OJK dan BPS 2025 juga mencatat 43,42 persen masyarakat Indonesia memahami keuangan syariah, tetapi baru 13,41 persen yang menggunakannya.
“Literasi adalah garis pertahanan pertama. Sebelum berinvestasi, pastikan legal dan logis,” pesannya kepada mahasiswa.
Kuliah ditutup dengan diskusi kelompok yang mencampur mahasiswa UNISMA dan UiTM. Setiap kelompok membahas satu isu: independensi dana negara dari politik, promosi sukuk ritel kepada anak muda, dan pihak yang paling bertanggung jawab melindungi investor dari penipuan digital.
Di akhir acara, Prof. Dr. Nor Hafizah Mohamed Harith dari FSPPP UiTM menyerahkan sertifikat narasumber kepada Ratna.
Kuliah tamu ini merupakan bagian dari program UiTM x UNISMA: Cross-Cultural Academic Exchange yang berlangsung pada 26–30 Oktober 2026. Ratna memimpin rombongan mahasiswa bersama dosen dari Program Studi Akuntansi dan Manajemen FEB UNISMA.
“Kami berharap kegiatan ini menjadi awal kolaborasi UNISMA dan UiTM, baik melalui riset bersama, mobilitas mahasiswa, maupun perumusan kebijakan lintas negara untuk kemaslahatan publik,” pungkas Ratna.
