Indonesiandaily.com – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) menggelar Forum Ekonomi dan Keuangan untuk Stabilitas (FOKUS) focus group discussion (FGD) yang mempertemukan unsur pemerintah, regulator, pelaku usaha. Termasuk juga lembaga keuangan untuk membahas penguatan investasi melalui inovasi akses pembiayaan demi mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Malang Raya.
FGD dihadiri Emil Dardak Wakil Gubernur Jatim, Direktur Pengembangan Dana, Pensiun, Asuransi, dan Aktuaria dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Termasuk pula Dekan FEB UB sebagai tuan rumah, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi, serta kepala daerah di Malang Raya.
Dalam sambutan pembukaan, Emil Dardak menekankan bahwa realisasi investasi Jawa Timur tercatat Rp147,7 triliun menduduki peringkat tiga nasional dengan kontribusi 8,1 persen dari total investasi nasional. Serta masih terbuka ruang peningkatan seiring likuiditas perbankan yang dinilai memadai.
“Forum ini penting untuk membedah betul peluang-peluang investasi yang ada di Malang Raya,” ujar Emil Dardak.
Wagub Jatim ini juga menyampaikan investasi baik melalui direct investment maupun skema yang melibatkan BUMN, seraya menyoroti prioritas Malang Raya pada sektor tersier seperti pariwisata (hotel dan akomodasi), jasa keuangan, serta ekonomi kreatif.
Forum turut diisi pengantar materi dari Ihda Muktiyanyo Direktur Pengembangan Dana Pensiun, Asuransi, dan Aktuaria. Juga Reza Yamora Siregar Managing Director BPI Danantara. Termasuk Panjar Pamungkas Senior Relationship Manager PT SMI. Serta Mr. Bruce Johnson Director Corporate Finance Masdar,
Diskusi kemudian diarahkan untuk menguji kelayakan, kebutuhan dukungan pembiayaan, serta kemungkinan realisasi atas inovasi-inovasi yang ditawarkan.
Sejumlah masukan mengemuka dari para pemangku kepentingan. PT SMI menyatakan kesiapan mendukung penataan kawasan secara terintegrasi, tidak parsial. Sedangkan OJK menegaskan dorongan penguatan sektor keuangan, antara lain melalui dukungan bagi UMKM agar lebih “mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif.”
Dari sisi perbankan, Bank Negara Indonesia menyampaikan penguatan dukungan pada sektor pendidikan, industri pengolahan, perdagangan besar-kecil, dan industri kreatif, seiring pembacaan potensi Kabupaten Malang.
Bank Mandiri menyoroti dukungan penyaluran kredit UMKM dan program pembinaan agar nasabah mikro naik kelas, sekaligus komitmen pada program pemerintah seperti KUR perumahan dan pembiayaan sektor padat karya.
Bank Rakyat Indonesia menekankan potensi Malang Raya sebagai kota pendidikan dan kesiapan memperkuat pengembangan wilayah Batu serta Kepanjen. Termasuk dukungan ekosistem transaksi non-tunai di kawasan wisata. Sementara Bank Tabungan Negara menegaskan fokus pembiayaan perumahan dan penguatan proses penyaluran kredit agar lebih mudah dan cepat.
Pandangan dunia usaha disampaikan HIPI (Himpunan Pengusaha Indonesia) yang mendorong integrasi pembangunan kolaboratif tiga daerah di Malang Raya serta kesamaan blueprint kawasan. HIPI juga menilai perguruan tinggi, termasuk UB, perlu mengambil peran proaktif melalui penguatan pusat riset dan hilirisasi (misalnya pada pangan, peternakan, dan sektor terkait).
Dari sisi fiskal dan pengawasan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menilai potensi investasi di Malang Raya sangat menjanjikan, termasuk industri hasil tembakau dan industri pengolahan. Termasuk pula mendorong penguatan sinergi data dengan Bappenda agar penerimaan pajak pusat dan daerah dapat saling menguatkan.
Dekan FEB UB menutup rangkaian substansi dengan menegaskan bahwa investasi memang berkorelasi kuat dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi tantangan utamanya adalah strategi menarik investasi. Menurutnya, kunci daya tarik investasi mencakup kedekatan dengan sumber daya yang dimiliki, kecukupan SDM, kemudahan regulasi, inovasi yang relevan, serta sinergi lintas pihak agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas.
Sebagai penutup, moderator berharap diskusi FOKUS menghasilkan kesepakatan baru dan menjadi masukan strategis bagi pemetaan potensi. Serta usulan pengembangan Malang Raya melalui kolaborasi pemerintah, regulator, akademisi, dan sektor swasta.
