Indonesiandaily.com — Banjir yang melanda Kota Malang pada awal Maret 2026 menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk anggota DPRD Kota Malang Akhdiayat Syabril Ulum. Ia menilai, kejadian banjir kali ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian tidak bisa bertumpu pada pembangunan fisik semata. Namun harus dibarengi langkah pembenahan perilaku serta kedisiplinan warga dalam menjaga lingkungan.
Menurut politikus partai PKS ini, banjir yang terjadi di berbagai titik memperlihatkan adanya persoalan yang lebih kompleks, mulai dari kapasitas saluran, kondisi lingkungan. Termasuk pula faktor kepatuhan masyarakat terhadap aturan kebersihan dan tata ruang di sekitar aliran air.
Gorong-gorong Jalan Soehat Dinilai Belum Optimal, Meski Ada Anggaran
Syabril Ulum mencontohkan salah satu titik yang cukup mendapat perhatian, yakni kawasan Jalan Soekarno-Hatt (Soehat). Di lokasi tersebut, Pemkot Malang sebelumnya telah menjalankan program pembangunan gorong-gorong sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir.
“Memang sudah ada pembangunan gorong-gorong di Jalan Soehat, bahkan anggarannya dari dana Provinsi mencapai Rp 30 miliar, namun pelaksanaannya belum menunjukkan efektivitas yang maksimal,” ujarnya.
Ia menambahkan, saat terjadi hujan deras pada waktu-waktu belakangan, termasuk kejadian banjir yang paling parah pada 3 Maret 2026 kemarin. Dimana genangan air dengan ketinggian cukup signifikan, tetap terlihat menghiasi kawasan Jalan Soehat. Kondisi ini, menurutnya, perlu ditelusuri secara menyeluruh agar pembangunan infrastruktur benar-benar berdampak pada pengurangan genangan.
Hasil Penelusuran: Sumbatan Sampah Jadi Penghambat Jalannya Air
Syabril Ulum mengungkap bahwa setelah dilakukan penelusuran oleh pihak berwenang, ditemukan faktor penting yang menyebabkan aliran air menuju gorong-gorong tidak berjalan lancar. Penyebabnya adalah sumbatan sampah yang menghalangi jalannya air.
“Kalau akses aliran air menuju gorong-gorong tersumbat sampah, maka pembangunan fisik sebesar apa pun bisa tidak bekerja optimal saat hujan deras,” jelasnya.
Ia menilai temuan tersebut mempertegas bahwa masalah banjir bukan semata soal ada atau tidaknya saluran. Tetapi juga soal kualitas pengelolaan lingkungan di sekitar saluran air, terutama kebiasaan warga dalam membuang sampah.
DPRD Dorong Program Penunjang: Sosialisasi Buang Sampah Harus Lebih Tegas
Menanggapi temuan tersebut, Syabril Ulum meminta Pemkot Malang mengambil langkah yang lebih komprehensif dengan pendekatan berbeda.
Ia mengusulkan adanya program penunjang yang serius, salah satunya melalui sosialisasi yang berulang dan terukur mengenai kebiasaan membuang sampah.
“Ke depan, dengan anggaran APBD, Pemkot Malang perlu menyelesaikan persoalan ini dari sisi yang berbeda. Diantaranya dengan menguatkan program penunjang, seperti sosialisasi tentang buang sampah di sepanjang aliran tidak boleh dilakukan sembarangan,” tegasnya.
Sosialisasi, menurutnya, tidak cukup hanya berupa seruan sesaat. Diperlukan pola edukasi yang terus berjalan, misalnya melalui kerja sama dengan kelurahan, komunitas warga, dan sekolah. Hingga penguatan sistem kebersihan di lingkungan masing-masing.
Penegakan Perda: Bangunan Liar dan Gangguan Jalur Air Harus Ditertibkan
Selain edukasi, Ulum juga menekankan perlunya penegakan Peraturan Daerah (Perda). Ia menyoroti adanya potensi gangguan dari bangunan liar yang berdiri di sepanjang jalur air.
“Penegakan Perda penting. Bangunan liar di sepanjang jalannya air berpotensi mengganggu aliran dan memperparah dampak banjir saat hujan,” katanya.
Ia mendorong agar penertiban dilakukan bukan hanya untuk memenuhi aspek administrasi, melainkan benar-benar untuk mengembalikan fungsi jalur air agar dapat menampung dan mengalirkan air hujan secara semestinya.
TPS Terpadu Diminta Agar Sampah Tidak Berakhir di Sekitar Aliran
Syabril Ulum juga menyoroti masalah sampah sebagai faktor krusial yang berkontribusi pada tersumbatnya saluran. Oleh sebab itu, ia meminta Pemkot menyiapkan pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) terpadu yang benar-benar mendukung pengolahan sampah.
“TPS terpadu yang baik harus menjadi penunjang. Tujuannya agar sampah tidak langsung terbuang di sekitar kawasan yang menjadi jalur air menuju saluran dan gorong-gorong,” ujarnya.
Ia menilai keberadaan TPS yang terintegrasi dapat mengurangi risiko sampah menumpuk di saluran air, sekaligus memperbaiki sistem pengelolaan sampah dari hulu.
Pengangkatan Sedimen Berkala dan Pemanfaatan Teknologi
Selain pengelolaan sampah dan penegakan aturan, Syabril Ulum juga mendorong agar program pengendalian banjir dilakukan secara berkelanjutan. Ia menyinggung perlunya pengangkatan sedimen secara berkala, karena endapan di saluran dapat mengurangi kapasitas aliran.
“Sedimen yang menumpuk akan menghambat aliran. Karena itu pengangkatan secara berkala perlu dilakukan,” jelasnya.
Syabril Ulum juga menyarankan penggunaan teknologi untuk membantu percepatan dan ketepatan penanganan. Menurutnya, teknologi dapat mendukung pemetaan titik rawan, monitoring kondisi saluran, serta memperkuat respons pemerintah ketika curah hujan tinggi.
Tindakan Menyeluruh dari Hulu ke Hilir
Pada bagian penutup, Syabril Ulum menegaskan bahwa penanganan banjir tidak boleh dilakukan secara parsial. Ia menginginkan langkah pemerintah kota berjalan terpadu, mulai dari perbaikan infrastruktur, perubahan perilaku masyarakat, penegakan Perda, pengelolaan sampah, hingga manajemen saluran secara periodik.
“Intinya kami ingin Pemkot Malang melakukan tindakan menyeluruh untuk mengatasi permasalahan banjir ini. Banjir 3 Maret 2026 harus menjadi evaluasi bersama agar solusi ke depan benar-benar efektif,” pungkasnya.
