Indonesiandaily.com – Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Timor-Leste memilih Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) untuk meraih gelar Doktor di bidang Sosiologi Militer.
Hal tersebut nampak saat ujian promosi Doktor Julio Tomas Pinto yang digelar di Aula UMM, pada Sabtu (14/02/’260. Melalui disertasinya, ia menelaah proses profesionalisasi militer Timor-Leste sebagai elemen penting dalam menjaga stabilitas negara pascakonflik.
Kajian tersebut menyoroti perubahan mendasar pada struktur dan budaya institusi militer. Sekaligus mengurai dinamika hubungan antara militer, negara, dan masyarakat sipil dalam proses transisi politik.
Perjalanan akademik Julio memiliki keterkaitan erat dengan Kampus Putih ini. Pada 1993, ia menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMM, dan lulus pada 1998.
“Ketika saya sudah mulai punya waktu untuk belajar lagi, saya memilih kembali ke UMM,” ungkapnya.
Mantan Menhan ini beralasan, selain di UMM ia sudah kenal kultur akademiknya, Julio juga tertarik dengan Sosiologi Militer. Ia pun meminta dibimbing oleh pakarnya, Prof. Muhadjir Effendy.
Ujian promosi doktor tersebut tidak hanya dihadiri sivitas akademika, tetapi juga sejumlah pejabat penting dari Timor-Leste. Di antaranya Menteri Perencanaan dan Investasi Strategis Gastao de Sousa, Wakil Menteri Urusan Parlemen sekaligus mantan Presiden Parlemen Aderito Hugo da Costa.
Juga nampak Duta Besar Timor-Leste untuk Indonesia Roberto Soares, Menteri Muda Komunikasi Expedito Dias Ximenes. Termasuk mantan Menteri Infrastruktur Pedro Lay, Executive Director Human Capital Development Fund Julio Aparicio. Serta Deputy Director Human Capital Development Fund Rogerio Lay.
Kehadiran para pejabat negara Timor-Leste ini memberikan perspektif diplomatik sekaligus menegaskan relevansi strategis tema disertasi tersebut bagi pembangunan negara.
Dalam pemaparannya, Julio menegaskan bahwa sosiologi militer tidak hanya memandang militer sebagai institusi pertahanan. Tetapi juga sebagai entitas sosial yang memiliki struktur, budaya, dan relasi kuasa yang terus berkembang.
Ia menelusuri transformasi militer Timor-Leste dari pasukan gerilya pembebasan menjadi tentara profesional dalam sistem negara demokratis.
“Kajian ini dilakukan secara interdisipliner dengan memadukan perspektif sosiologi politik, sejarah sosial, organisasi, hingga antropologi,” ucapnya.
Profesionalisasi militer di negara kecil pascakonflik memiliki karakteristik berbeda dibandingkan negara besar. Transformasi militer Timor-Leste bukan penghapusan total identitas lama, tetapi proses redefinisi nilai, tradisi, dan habitus gerilya agar selaras dengan tuntutan institusi modern.
Lebih lanjut, ia menempatkan profesionalisasi militer sebagai proses sosial yang sarat negosiasi kepentingan, bukan sekadar reformasi struktural. Menurutnya, dalam banyak negara pascakonflik, profesionalisme militer sering kali dimaknai sebatas modernisasi peralatan dan sistem komando.
Padahal, tantangan terbesar justru terletak pada pembentukan kultur institusi, legitimasi publik, serta peneguhan kontrol sipil dalam sistem demokrasi.
Julio juga menjelaskan bahwa pada masa transisi pascareferendum 1999 dan pembentukan negara baru, terjadi perdebatan mengenai pilihan antara mempertahankan struktur lama atau membangun militer profesional yang sepenuhnya baru.
Timor-Leste kemudian memilih jalan tengah, yakni mentransformasi pasukan pembebasan menjadi institusi pertahanan nasional dengan tetap menjaga spirit historisnya. Ia juga menyoroti krisis politik 2006 sebagai momentum penting yang mempercepat pembentukan regulasi, profesionalisme, dan supremasi sipil dalam tubuh militer.
Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme militer di negara pascakonflik berkembang melalui negosiasi antara struktur institusional modern dan nilai-nilai perjuangan masa lalu.
Krisis, konflik internal, serta tekanan internasional turut berperan sebagai katalis perubahan. Dalam konteks ini, militer tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan, tetapi juga simbol identitas nasional yang dibentuk melalui sejarah panjang perjuangan.
Sementara itu, salah satu promotor, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP., menilai disertasi tersebut memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kajian sosiologi militer, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Ia menilai penelitian ini menghadirkan perspektif baru tentang bagaimana militer di negara pascakonflik bertransformasi melalui proses sosial yang kompleks.
Menurutnya, profesionalisasi militer harus dipahami sebagai bagian integral dari proses demokratisasi. Ia menegaskan bahwa militer dapat berkembang menjadi institusi profesional tanpa harus memutus akar sejarah perjuangannya. Justru, identitas masa lalu dapat dikelola sebagai modal sosial untuk membangun legitimasi dan kepercayaan publik, sekaligus memperkuat posisi militer dalam sistem negara demokratis.
