Indonesiandaily.com – Sejumlah kader Golkar Kota Malang merasa kecewa hasil Musyawarah Daerah (Musda). Mereka melakukan aksi penyegelan kantor DPD sebagai bentuk protes atas terpilihnya Joko Prihatin sebagai ketua.
Aksi tersebut dipicu dugaan adanya rekayasa dalam pelaksanaan Musda yang digelar di Surabaya belum lama ini.
Para kader menilai proses pemilihan berlangsung tidak demokratis dan sarat kepentingan, sehingga mendesak digelarnya Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub).
Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar Kota Malang, Drs. H. Agus Sukamto, secara terbuka mengungkap sejumlah kejanggalan yang dinilainya mencederai prinsip demokrasi internal partai.
Menurutnya, tahapan krusial dalam Musda dilaksanakan secara tidak wajar.
“Hasil pendalaman kami menemukan kejanggalan serius. Pendaftaran bakal calon ketua hanya dibuka selama tiga jam pada hari Sabtu. Ini jelas settingan untuk menutup ruang kompetisi kader lain. Mustahil dukungan bisa disiapkan dalam waktu sesingkat itu jika tidak direkayasa sejak awal,” tegas Agus Sukamto, Sabtu (3/1).
Tak hanya soal prosedur, Wantim Golkar Kota Malang ini juga menyoroti aspek keabsahan persyaratan administrasi ketua terpilih.
Agus menyebut terdapat indikasi kuat Joko Prihatin tidak memenuhi kualifikasi pendidikan Strata Satu (S1) sebagaimana diatur dalam ketentuan organisasi Partai Golkar.
“Ini tragedi yang memalukan bagi Partai Golkar, terlebih Kota Malang dikenal sebagai barometer pendidikan nasional. Jika syarat dasar kepemimpinan saja bermasalah, bagaimana marwah partai bisa dijaga di mata publik?” ujarnya.
Penyegelan kantor DPD, lanjut Agus, merupakan langkah terakhir para kader setelah berbagai upaya komunikasi internal menemui jalan buntu.
Aksi tersebut sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakterbukaan data serta dokumen persyaratan calon ketua.
Saat ini, sengketa hasil Musda telah resmi dibawa ke Mahkamah Partai. Dewan Pertimbangan menyatakan gugatan telah diterima karena dinilai memenuhi unsur pelanggaran aturan organisasi.
Para sesepuh dan jajaran Dewan Pertimbangan secara tegas meminta Joko Prihatin untuk mundur secara sukarela demi meredam konflik yang semakin meluas.
Mereka mendesak agar Musdalub segera digelar sebagai solusi hukum dan politik guna melahirkan kepemimpinan yang sah, bermartabat, dan memiliki legitimasi kuat.
“Langkah ini kami ambil sebagai tanggung jawab moral institusi. Kami tidak ingin Partai Golkar terus terjebak dalam pusaran konflik internal yang justru merugikan masa depan partai di Kota Malang,” pungkas Agus.
