Indonesiandaily.com – Proses penentuan pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak boleh hanya menjadi urusan elite politik. Suara masyarakat harus ikut diperhitungkan agar pergantian kepemimpinan tetap menjaga legitimasi dan kepercayaan publik.
Pesan tersebut disampaikan Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB), Wawan Sobari, Ph.D., menanggapi pengunduran diri Gibran yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026).
Menurut Wawan, pengunduran diri Gibran menjadi momentum untuk menguji kualitas demokrasi dan akuntabilitas lembaga negara. Persoalan ini tidak cukup dipandang sebagai keputusan pribadi seorang pejabat, tetapi juga harus dilihat dari respons institusi negara terhadap tuntutan publik.
Ia menilai tekanan masyarakat terhadap kepemimpinan merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dalam demokrasi. Karena itu, pemerintah tidak boleh mengabaikan aspirasi publik dalam menentukan arah kepemimpinan berikutnya.
“Demokrasi tidak hanya bekerja di kalangan elite politik. Esensi demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” tegas Wawan.
Presiden Diminta Tidak Hanya Mendengar Elite Politik
Wawan mengingatkan Presiden Prabowo agar tidak menjadikan komunikasi dengan pimpinan partai politik sebagai satu-satunya dasar dalam menentukan calon pengganti Wakil Presiden.
Menurutnya, penerimaan masyarakat terhadap figur calon pemimpin juga perlu menjadi pertimbangan. Langkah tersebut penting untuk menghindari munculnya persoalan baru terkait legitimasi dan integritas kepemimpinan.
Sejumlah nama mulai diperbincangkan publik sebagai kandidat pengganti Gibran, di antaranya Sugiono, Sufmi Dasco Ahmad, dan Puan Maharani.
Meski demikian, kewenangan mengusulkan calon Wakil Presiden tetap berada di tangan Presiden. Konstitusi mengatur Presiden mengajukan dua nama calon untuk dipilih melalui sidang MPR.
“Biarkan publik memberikan opininya. Presiden memang memiliki kewenangan untuk menentukan kandidat, tetapi suara publik tetap penting sebagai pengingat agar proses ini tidak melahirkan persoalan legitimasi dan integritas yang baru,” jelasnya.
Penggantian Wapres Harus Sesuai Konstitusi
Selain aspirasi masyarakat, Wawan menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap mekanisme konstitusional dalam proses pergantian Wakil Presiden.
Ia merujuk Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut mengatur bahwa jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Proses pemilihan tersebut harus dilaksanakan paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Menurut Wawan, Presiden dan MPR memiliki peran penting untuk memastikan proses pergantian berlangsung tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga mengingatkan bahwa pengunduran diri Gibran tidak otomatis mengakhiri pertanyaan publik mengenai legitimasi, kepatuhan terhadap aturan, dan kepercayaan terhadap kepemimpinan sebelumnya.
Ada tiga bentuk pertanggungjawaban yang perlu dibedakan, yakni tanggung jawab hukum, politik, dan penilaian publik. Ketiganya memiliki mekanisme berbeda dan harus berjalan sesuai fungsi masing-masing.
Pengunduran Diri Gibran Jadi Ujian Demokrasi
Wawan menilai ujian demokrasi Indonesia tidak berhenti pada keputusan seorang pejabat untuk mundur ketika menghadapi tekanan publik.
Hal yang lebih penting adalah bagaimana lembaga negara mengelola dampak keputusan tersebut dengan tetap menjaga integritas dan akuntabilitas.
Menurutnya, kualitas kepemimpinan tidak hanya diukur dari besarnya kewenangan yang dimiliki. Cara seorang pemimpin merespons kritik, menjelaskan keputusan, dan menaati aturan juga menjadi bagian penting dari kepemimpinan demokratis.
Karena itu, publik tetap membutuhkan penjelasan mengenai pertanggungjawaban kepemimpinan Gibran selama menjabat sebagai Wakil Presiden.
Wawan menegaskan, peristiwa tersebut harus menjadi momentum untuk menguji konsistensi penerapan aturan, keberpihakan proses politik terhadap kepentingan masyarakat, serta kepercayaan terhadap institusi negara.
“Yang penting adalah apakah institusi kita mampu menyelesaikan persoalan ini dengan tetap menjaga akuntabilitas dan integritas,” pungkas alumni doktor Flinders University, Australia, tersebut.
