Indonesiandaily.com – Pemerintah kembali menghembuskan wacana yang mengundang perdebatan di kalangan akademisi: penghapusan program studi yang dinilai sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan zaman. Salah satu program studi yang disebut-sebut masuk dalam daftar “incaran” penghapusan adalah Program Studi (Prodi) pendidikan.
Wacana ini sontak menuai reaksi keras dan sikap hati-hati dari para sivitas akademika, khususnya di bidang keguruan. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Islam Malang (UNISMA), Dr. Hamidin, M.Pd., angkat bicara. Pria yang akrab disapa Hamidin ini menegaskan bahwa wacana tersebut memerlukan kajian yang lebih mendalam dan tidak boleh terburu-buru.
“Perlu dikaji lagi oleh pemerintah,” ujar Hamidin saat diwawancarai di Malang, Sabtu (16/5/2026).
Ia mengakui bahwa mungkin pemerintah melihat ada beberapa prodi yang akreditasinya tidak kunjung naik atau serapan lulusannya rendah. “Tapi itu tugas pemerintah untuk mendeteksi, bukan langsung menghapus. Kalau ada yang tidak beres, ya dikaji ulang, bukan serta-merta ditutup,” tegasnya.
Menurut Hamidin, penghapusan prodi pendidikan sama saja dengan menghapus profesi guru. Padahal, profesi guru merupakan profesi tertua dan menjadi fondasi bagi lahirnya profesi-profesi lainnya.
“Saya secara pribadi tidak setuju dengan penghapusan. Karena bagaimanapun, pendidikan adalah tonggak utama pembangunan bangsa, bukan hanya soal industri semata,” imbuhnya.
Mindset Lulusan: Bukan Sekadar Pekerja
Salah satu argumen yang kerap digunakan pemerintah adalah ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dan daya serap lapangan kerja. Namun, Hamidin mengkritisi argumen tersebut. Ia menilai pola pikir inilah yang perlu diubah. “Pendidikan itu bukan semata-mata untuk bekerja. Tujuan tertinggi pendidikan adalah membentuk manusia yang berpikir kritis, mandiri, dan berkarakter,” jelasnya.
Ia mencontohkan, seseorang yang kembali menjadi petani setelah lulus kuliah haruslah menjadi petani yang lebih baik karena dibekali pola pikir ilmiah. “Budi pekerti tidak bisa dibentuk oleh mesin. Karakter tidak bisa dihasilkan oleh kecerdasan buatan semata,” tegasnya seraya menyinggung fenomena di Swedia yang mulai membatasi penggunaan teknologi di sekolah karena generasi mudanya kehilangan karakter kemanusiaan.
Prodi Pendidikan Bisa Beradaptasi: Lahirkan Edupreneur
Menyikapi kekhawatiran akan minimnya lapangan kerja, FKIP UNISMA justru telah menyiapkan strategi jitu. Dr. Hamidin menjelaskan bahwa profil lulusan prodi pendidikan tidak hanya terbatas menjadi guru. FKIP UNISMA memperkuat keterampilan tambahan (skill) yang relevan dengan era digital.
“Kami menyiapkan lulusan dengan lima pilar utama,” ungkapnya. Pertama, kompetensi standar sebagai tenaga pendidik. Kedua, jiwa edupreneur (wirausaha di bidang pendidikan). Ketiga, kemampuan menjadi data analyst untuk kebutuhan riset dan industri. Keempat, keterampilan di bidang jurnalistik dan penyiaran (khususnya prodi Bahasa Indonesia). Kelima, profesi penerjemah (translator).
“Kerja itu tidak hanya dimaknai bekerja kepada orang lain lalu digaji. Tapi bagaimana ia mengkaryakan dirinya, mengajarkan sesuatu kepada orang lain, dan bisa menghidupi dirinya sendiri. Itu juga bagian dari pekerjaan,” papar Hamidin.
Ia mencontohkan, lulusan pendidikan bahasa Inggris bisa membuka kursus sendiri, menjadi jurnalis, atau bahkan menjadi analis data di perusahaan teknologi. Semua lulusan dibekali kemampuan komunikasi dan penguasaan teknologi yang mumpuni serta tetap berpegang teguh pada moralitas dan budi pekerti sesuai amanat undang-undang.
Saran untuk Pemerintah: Jangan Tergesa-gesa
Di akhir pernyataannya, Dr. Hamidin mengingatkan pemerintah agar tidak bertindak gegabah. Menurutnya, kebijakan menutup prodi harus dikaji secara hati-hati dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. “Saya melihat ini siklus. Dulu pemerintah juga sempat mengeluarkan kebijakan, lulusan non-keguruan boleh jadi guru. Hasilnya? Belum tentu juga baik,” pungkasnya.
Ia pun mempertanyakan, jika prodi pendidikan ditutup, siapa yang akan mendidik karakter generasi penerus bangsa? “Ini amanah undang-undang. Jangan karena mengejar kebutuhan industri sesaat, kita justru menghilangkan fondasi moral bangsa. Termasuk untuk Fakultas KIP (Keguruan Ilmu Pendidikan) sendiri, kami tidak khawatir. Kami akan terus memperkuat skill dan karakter lulusan,” tutupnya optimisme.
